Rekening Rahasia Perjuangan Indonesia

"Hasil temuan dibawah ini berupa postingan sangat mengejutkan (Kebenaran adalah untuk mereka yang benar-benar peduli pada nasib Bangsa ini dan perjuangan kemerdekaan sebelumnya)".

Kutipan - Misteri Rekening dan Dana Rahasia Perjuangan Indonesia

Pada tahun 1906 terjadilah ikrar raja-raja nusantara yang di prakasai oleh Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker bersama Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman. Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dan Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto dalam ikrar tersebut ditumbuhkannya rasa nasionalisme “tanah air (Indonesia) diatas segala-galanya”. Pada saat itu seluruh raja-raja nusantara menyumbangkan sebagian asset mereka untuk membantu perjuangan. (Dana Perjuangan).

Sebagian dana itu dipakai untuk biaya perjuangan dan sebagian lagi disimpan di luar negeri.

Dana perjuangan lebih dikenal dengan Dana Revolusi / Dana Amanah mulai dihimpun lagi pada masa setelah kemerdekaan dana revolusi yang dihimpun berdasar perpu no.19 tahun 1960. Isinya antara lain, mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan 5% profit 5% dari keuntungannya pada pemerintah bagi Dana Revolusi.

Yang disebut perusahaan negara itu, termasuk pula berbagai perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasikan, seperti perkebunan-perkebunan besar. Konon berjumlah ratusan juta dolar tersimpan di luar negeri.

Salah satu sumber Dana Revolusi terbesar adalah adanya "Perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva" dibuat dan di tandatangani 21 Nov 63 di hotel Hilton Geneva oleh Presiden AS John F Kennedy &Pres RI Ir Soekarno dgn saksi dr Swiss William Vouker.

Masih ingat kan knp JFK & Bung Karno deket waktu itu? tanya aja marrilyn monroe. Perjanjian ini menyusul MoU diantara RI dan AS tiga tahun sebelumnya.

Point penting perjanjian itu; Pemerintahan AS (selaku pihak I) mengakui 50 persen keberadaan emas murni batangan milik RI, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas dan pemerintah RI (selaku pihak II) menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan pembangunan keuangan AS! Nah!

Dalam point penting lain pada dokumen perjanjian itu, tercantum klausul yang memuat perincian; atas penggunaan kolateral tersebut pemerintah AS harus membayar fee 2,5 persen setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia, mulai berlaku jatuh tempo sejak 21 November 1965 (dua tahun setelah perjanjian).Account khusus akan dibuat untuk menampung asset pencairan fee tersebut.

Maksudnya, walau point dalam perjanjian tersebut tanpa mencantumkan klausul pengembalian harta,namun ada butir pengakuan status koloteral tersebut yang bersifat sewa (leasing).Biaya yang ditetapkan dalam dalam perjanjian itu sebesar 2,5 persen setiap tahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya.

Misteri Rekening Rahasia Dana Revolusi Indonesia yang Tidak Bisa Cair.

Salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separoh separoh (50% & 50%) antara RI & AS-Sekutu dengan ’bonus belakangan’ satelit Palapa dibagi gratis oleh AS kepada RI.

Artinya, 50 persen (52.150 ton emas murni) dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi AS, dan beberapa negara eropa yg baru luluh lantak dihajar Nazi Jerman, sedang 50 persen lagi dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun, untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa (leasing) selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5 persen yang harus dibayarkan kepada RI melalui Ir.Soekarno. Kenapa hanya 2,5 persen ? Karena Bg Karno ingin menerapkan aturan zakat dalam Islam.

Pembayaran biaya sewa yang 2,5 persen itu harus dibayarkan pada sebuah account khusus a/n The Heritage Foundation (The HEF) dengan instrumentnya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia (IMF, World Bank, The FED & The Bank International of Sattlement/BIS)

Kalau dihitung sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada RI pada 21 November 2006.

Berapa besarnya ? 102,5 persen dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni + 1.428,75 ton emas murni = 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini.wow utang negara kita seharusnya lunas. Padahal, terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation (The HEF) sudah tidak terhitung nilainya.

Jika biaya sewa 2.5 per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 45 tahun X 2,5 persen = 112,5% atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah AS kepada RI.

Jika harga 1 troy once emas (31,105 gram emas ) saat ini sekitar 1.500 dolar AS, berapa nilai sewa kolateral emas sebnyk itu? Hitung aja! Mengenai keberadaan account The HEF, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak. Karena keberadaannya yang sangat rahasia.

Makanya, selain negara-negara di Eropa maupun AS yang memanfaatkan rekening The HEF ini, banyak taipan kelas dunia, maupun ’penjahat ekonomi’ kelas paus dan hiu yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Tercatat orang-orang seperti George Soros, Bill Gate, Donald Trump, Adnan Kasogi, Raja Yordania, Putra Mahkota Saudi Arabia.

Bangsawan Turki dan Maroko adalah termasuk orang-orang yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut.Pada masa Pemerintahan Soeharto hingga Megawati telah diadakan suatu operasi untuk mengembalikan dana tersebut ke Indonesia. Bahkan para bankir hitam kelas dunia, CIA & MOSSAD (agen rahasia Israel) berusaha keras untuk mendapatkan user account & PIN The HEF tsb. (Sumber: http://forum.viva.co.id/misteri/936280-misteri-rekening-dan-dana-rahasia-perjuangan-indonesia.html)

Kutipan - Rahasia Kelam Bank Indonesia

Saat ini, hampir semua warga negara Republik Indonesia (RI) mengenal Rupiah (Rp). Rupiah adalah nama mata uang RI yang pembuatannya didasarkan atas nilai ekstrinsik (nominal yang tertera pada uang tersebut), yang mayoritasnya dalam bentuk uang kertas (fiat) dan juga koin. Rupiah telah memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di RI. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap jam selalu ada kegiatan yang menggunakan Rupiah.

Kekaguman saya akan Rupiah membuat saya penasaran dengan Rupiah. Namun rasa penasaran saya ini esensinya bukan asal-usul tentang kenapa mata uang kita disebut Rupiah, tapi lebih kepada badan yang mempunyai kewenangan dan kebijakan (otoritas) moneter, yaitu Bank. Beberapa hari lalu saya browsing mengenai Bank yang ada di Indonesia, dan hasilnya cukup membuat saya terkejut.

Bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada empat, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri. Tidak ada Bank Indonesia (BI), Bank yang menjadi Bank Sentral (Bank yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan Rupiah ke masyarakat melalui Bank-bank BUMN dan Bank-bank swasta). Lantas dimana posisi BI? BI milik siapa?

Mari sejenak kita flashback. Saat Indonesia merdeka, founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta (Presiden dan Wakil Presiden RI pertama) memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral, yaitu BNI 1946 (didirikan pada tahun 1946) dengan menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). ORI terbit dengan satuan 1 sen hingga 100  Rupiah. Setiap 2 Rupiah dijamin dengan 1 gram emas (UU No.19 tahun 1946). Belanda dan bankir internasional, menolak RI, BNI 46 dan ORI. Kemerdekaan RI tidak diakui, dengan terjadinya agresi militer dan seterusnya.

Akhirnya dipaksa melalui perundingan, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, RI akan diakui dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya, yaitu hutang pemerintah Hindia Belanda, harus diambil oleh RI muda. Nilainya 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), padahal saat proklamasi RI tidak punya hutang. Agar bisa mengambil alih hutang, BNI 46 harus dihentikan sebagai Bank Sentral dan diganti dengan Bank Yahudi, De Javasche Bank, yang berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). ORI pun diganti nama menjadi Uang Bank Indonesia (UBI), sejak tahun 1952.

Dari tahun ke tahun hutang RI semakin membengkak. Pada tahun 1999, BI dilepas dari Pemerintah RI, langsung di bawah IMF (International Monetary Fund), sebuah lembaga keuangan otonomi internasional yang berasal dari Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional.Secara khusus, salah satu tugas utama IMF adalah untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia.

Gubernur BI tidak lagi bagian dari Kabinet RI, tidak akuntable (bertanggungjawab) kepada Pemerintah RI, apalagi kepada rakyat RI, dan bukan dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). BI, sebagai Bank Sentral “disembunyikan” statusnya di balik Undang-undang sebagai “bagian dari negara”, tapi independen 100 %. Jadi, BI milik siapa? Ini menjadi misteri. Jika milik negara, seharusnya berupa BUMN, masuk APBN dan akuntable terhadap Pemerintah RI dan rakyat.

Meski tidak mengeluarkan saham, BI mengeluarkan “Sertifikat BI”, yang tentu saja dimiliki oleh Bank Komersial. Sekitar 50 % sekarang Sertifikat BI milik asing. Sementara itu, tugas utama BI, untuk menjaga nilai Rupiah tidak pernah bisa dilakukan. Rupiah sudah hancur lebur, hilang 99 % nilainya. Mana janji bahwa nilai 2 Rupiah sama dengan 1 gram emas?  Hari ini (terhitung tanggal 22 April 2013), 1 gram emas sama dengan 501.000 Rupiah. Rakyat RI mengalami 250.000 kali pemiskinan. Untuk menutupi kegagalan itu, BI, seperti bankir dimanapun, akan melakukan redenominasi. Tahun 2013 ini sudah mulai sosialisasi dan tahun 2014 ditargetkan sudah beredar uang baru.

Dengan sedikit pemaparan dari alinea sebelumnya, maka pertanyaan pada alinea 3 sudah terjawab. Posisi BI sebagai Bank Sentral di RI adalah di bawah IMF dan BI adalah milik swasta, milik asing, bukan milik RI. Oleh karena itu, pemerintah RI sulit untuk menolak kebijakan asing, seperti kebijakan ekonomi (ekspor - impor), kebijakan politik dan tentu saja kebijakan beragama (beribadah dan lain sebagainya), karena Rupiah kita dicetak dan dikendalikan oleh asing, yang dengan sistem kapitalismenya telah berhasil merusak “harga diri” bangsa dan negara Republik Indonesia ini.

Inilah Rahasia Kelam Bank Indonesia yang mesti kita ketahui wahai saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia.

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/04/22/rahasia-kelam-bank-indonesia--549077.html 

"Mohon ditelusuri saksi sejarah yang membisu ini, semoga sangat berarti bagi Bangsa ini"

by Muka2 bloG Editorial

Categories: Kontroversi